Desa Watukuro

SUSUNAN ORGANISASI BPD

(Badan Permusyawaratan Desa)

PEMERINTAH DESA WATUKURO

KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO

KETUA

MUH MUSTHOFA

SEKRETARIS

AMRI HIDAYAT

ANGGOTA

SUSI HARYATI

PURWADI

HERI SUBOWO

KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG

BPD berkedudukan setara dengan pemerintah desa dan merupakan mitra kerja pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi :

1. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
2. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
3. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

BPD mempunyai tugas :

1. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa ;
2. menampung, menyalurkan dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat ;
3. mengusulkan penjabat Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
4. memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis, 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan Kepala Desa berakhir;
5. membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
6. melaporkan Pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
7. menyusun Peraturan Tata Tertib BPD;
8. mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dalam rangka menyusun RPJM Desa dan RKP Desa;
9. membahas pengelolaan kekayaan milik desa bersama Kepala Desa berdasarkan tata cara pengelolaan kekayaan milik desa;
10. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan di desa dan kinerja Kepala Desa;
11. melaporkan hasil pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat; dan
12. mengusulkan pengangkatan Kepala Desa terpilih untuk dilantik kepada Bupati melalui Camat

BPD mempunyai wewenang :

1. memprakarsai perubahan status Desa menjadi Kelurahan bersama Pemerintah Desa melalui musyawarah Desa;
2. menyelenggarakan Musyawarah Desa;
3. menerima dan memberikan rekomendasi atas Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis dari Kepala Desa disetiap akhir tahun anggaran;
4. menerima Laporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dari Panitia Pemilihan Kepala Desa;
5. mengusulkan rancangan Peraturan Desa;
6. memberikan saran, pendapat dan/atau rekomendasi atas hasil pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan di Desa dan kinerja Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat; dan
7. memberikan pertimbangan kepada Kepala Desa dalam proses pengisian dan mutasi perangkat Desa.

HAK DAN KEWAJIBAN

BPD berhak :

1. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
2. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
3. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Anggota BPD mempunyai hak :

1. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
2. mengajukan pertanyaan;
3. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
4. memilih dan dipilih;
5. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
6. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan.

Anggota BPD wajib :

1. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
2. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa ;
3. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
4. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
5. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan
6. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa

-Permendagri Nomor 110 Tahun 2016-