Desa Watukuro

STRUKTUR ORGANISASI SATLINMAS

(Satuan Perlindungan Masyarakat)

PEMERINTAH DESA WATUKURO

KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO

DAFTAR NAMA PENGURUS SATLINMAS

MASA JABATAN 2025 s/d 2033

DESA WATUKURO KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO

Surat Keputusan Kepala Desa Watukuro Nomor : 400.10.2.2/38/2025 Tanggal …….. Juni ….. tentang Penetapan Pengurus Satuan Perlindungan Masyarakat Desa Watukuro

KEPALA SATUAN

KEPALA DESA WATUKURO

TRI HARYANTO

BABINSA & BHABINKAMTIBMAS

SERTU. SARKOWI

AIPDA. TEGUH P

KEPALA PELAKSANA

KEPALA DUSUN

IKA PURWITASARI

KOMANDAN REGU

JOKO SETYO

ANGGOTA SATLINMAS

DAKOI

DAKOIR

MUNASIR

TUGAS, HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Tugas Satlinmas :

1. membantu dalam penanggulangan bencana;
2. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
3. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
4. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu; dan
5. membantu upaya pertahanan Negara.

Anggota Satlinmas mempunyai Hak :

1. mendapatkan pendidikan dan pelatihan;
2. mendapatkan kartu tanda anggota Satlinmas;
3. mendapatkan fasilitas, sarana dan prasarana penunjang tugas operasional;
4. mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas;
5. mendapatkan santunan apabila terjadi kecelakaan tugas;
6. mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdi selama 10 (sepuluh) tahun dari Bupati/Walikota, 20 (dua puluh) tahun dari Gubernur, dan 30 (tiga puluh) tahun dari Menteri Dalam Negeri; dan
7. mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan tugas.

Anggota Satlinmas mempunyai Kewajiban :

1. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
2. menaati disiplin dan berpegang teguh pada Sumpah Janji Satlinmas;
3. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat; dan
4. melaporkan secara berjenjang apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan perlindungan masyarakat.

-PERMENDAGRI NOMOR 84 TAHUN 2014-